Bamsoet akan Kaji Usulan Pengembalian UUD 1945

Jakarta – Ketua DPR Bambang Soesatyo menerima para tokoh dari berbagai disiplin ilmu yang tergabung dalam Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI) di ruang kerjanya, Kamis (1/2).

Beberapa tokoh GKI yang hadir antara lain Prijanto, Batara Hutagalung, Marwan Batubara, Lily Wahid, Umar Abduh, Nata S Pane, Hatta Taliwang, Dodi Makmum Murod.

“Gerakan ini berawal dari Group WhatsApp yang dinamakan Peduli Negara. Kemudian berkembang hingga akhirnya menjadi sebuah gerakan yang kita namakan Gerakan Kebangkitan Indonesia,” kata Prijanto.

Dia menegaskan GKI bukan gerakan politik. Melainkan sebuah gerakan moral yang diisi tokoh dari berbagai disiplin ilmu yang mempunyai kesamaan pandangan mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, tentram, adil, dan makmur.

GKI juga menyampaikan berbagai keprihatinan. Misalnya, terlalu banyak lembaga keuangan internasional ikut campur dalam sistem perekonomian Indonesia.

GKI mengajak melalui Badan Pengkajian MPR yang anggotanya juga para anggota DPR untuk mengadakan forum dialog dengan para intelektual dan tokoh berbagai disiplin ilmu.

“Dialog ini penting untuk menelaah kembali konstitusi kita apakah sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang semestinya atau belum. Adanya wacana untuk kembali kepada UUD 1945 asli yang disempurnakan, barangkali dapat dipertimbangkan,” jelas Prijanto.

Lily Wahid meminta secara khusus kepada Bamsoet agar DPR menyetop membayar beban bunga obligasi rekapitulasi eks BLBI, serta perbaikan sistem ekonomi nasional agar BUMN tetap menjadi milik negara.

Bamsoet juga menyampaikan terima kasih atas berbagai saran, ide, pemikiran, maupun pandangan dari berbagai tokoh GKI.

“Saya sudah mencatat berbagai ide, masukan, maupun permasalahan yang disampaikan. Ada banyak sekali, dari mulai bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya,” ujar Bamsoet.

Mengenai UUD 1945, Bamsoet menjelaskan dirinya beberapa waktu lalu sudah bertemu Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Hasilnya, UKP-PIP nanti akan menjadi sebuah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tersendiri.

“DPR RI bersama UKP-PIP yang nantinya akan menjadi Badan, akan membuat Legislatif Review untuk mengkaji apakah undang-undang yang telah dibuat telah mengandung semangat dan roh Pancasila dan UUD 1945,” jelas Bamsoet.

Sebelum mengakhir pertemuan, Bamsoet memohon doa dari para tokoh agar dirinya bisa menjalankan amanah sebagai ketua DPR dengan sebaik-baiknya.

Dia juga menjelaskan selalu membuka pintu ruang kerjanya bagi siapa saja yang ingin datang menyampaikan aspirasi. (Jpnn)