Kasus Pelanggaran HAM, Jokowi: Yang Dibutuhkan Kerja Sama

Jakarta  – Presiden Jokowi mengakui masih banyak pekerjaan rumah untuk penegakan hak asasi manusia (HAM) yang belum tuntas diselesaikan oleh pemerintah.

Jokowi juga mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi dalam menegakan prinsip-prinisp HAM di Indonesia. “Saya menyadari masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah perihal penegakan HAM yang belum bisa tuntas diselesaikan, termasuk di dalamnya pelanggaran HAM,” kata Jokowi di dalam acara peringatan hari HAM Sedunia ke-69 di Solo, Minggu (10/12/2017).

Beberapa kasus pelanggaran HAM yang masih belum terselesaikan, katanya, misalnya penembakan misterius 1982-1985, penghilangan orang secara paksa 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II dan lainnya.

“Hal ini membutuhkan kerja kita semuanya, kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah dan seluruh komponen masyarakat dan dengan kerja bersama kita hadirkan keadilan HAM, kita hadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia,” ujar Jokowi.

Jokowi juga menjelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus terus-menerus ditingkatkan.

“Selain hak-hak sipil dan hak-hak politik, kita juga harus menjamin hak-hak sosial, hak-hak ekonomi, dan kultural yang akan mempengaruhi hak politik warga negara,” tutur presiden.

Saat ini walaupun tidak mudah, pemerintah terus berusaha keras agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.

“Saya tahu masih banyak kekurangan yang harus kita perbaiki agar seluruh masyarakat memperoleh akses kesehatan, layanan pendidikan yang baik, dan layanan dasar lainnya. Juga agar keyakinan beragama dan ekspresi kultral dan seni budaya masyarakat memperoleh perlindungan yang maksimal,” ujar presiden.

Terdapat banyak sekali upaya pemerintah yang telah dan terus dilakukan. Mulai dari pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sudah diberikan kepada 17,9 juta anak dari keluarga tidak mampu, serta pembagian jaminan kesehatan nasional berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang telah dibagikan kepada 92,4 juta
penerima.

“Hak-hak masyarakat lokal, hak-hak masyarakat adat juga menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah telah memberikan hak pengelolaan kepada tanah-tanah adat, hutan adat, kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat,” ucap Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. (Poskota)