KPK Pertimbangkan Terbitkan Sprindik Baru Setnov

 

Jakarta –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan untuk menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru dan menetapkan kembali Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Penerbitan sprindik baru ini menjadi salah satu langkah hukum yang dipertimbangkan KPK menyikapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang mengabulkan gugatan praperadilan Novanto.

Diketahui, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak membatasi penegak hukum termasuk KPK untuk menerbitkan sprindik lagi sepanjang dipenuhinya minimal alat bukti. Hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyebutkan perlindungan terhadap hak tersangka tidak diartikan tersangka tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana.

“Alternatif-alternatif yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang sudah mengatur secara tegas praperadilan tersebut tentu menjadi pertimbangan KPK,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/9) malam.

Meski demikian, Febri mengatakan, KPK hingga saat ini belum mengambil keputusan menyikapi dikabulkannya gugatan praperadilan Novanto. Dikatakan, KPK masih mempelajari pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar keputusan Hakim tunggal Cepi Iskandar yang menyatakan penyidikan terhadap Novanto tidak sah.

“Dari pembicaraan dan diskusi yang dilakukan malam ini kami akan melakukan pembahasan terlebih dulu, diskusi terlebih dulu, melihat secara rigid putusan praperadilan tersebut. Proses dari awal sampai putusan akhir, dan juga perkembangan dari proses penyidikan dan penanganan perkara e-KTP yang lain,” kata Febri.

Febri menyatakan, sebagai lembaga penegak hukum, KPK menghormati institusi peradilan dan putusan Hakim tunggal Cepi Iskandar. Namun, KPK tidak dapat menutupi kekecawaan atas putusan yang diambil Cepi. Febri pun mengungkap sejumlah kejanggalan dalam putusan ini. Salah satunya keputusan Cepi menolak memperdengarkan bukti rekaman percakapan Novanto terkait proyek e-KTP. Padahal rekaman percakapan ini merupakan salah satu dari sekian banyak bukti yang dikantongi KPK terkait keterlibatan Novanto dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

“KPK kecewa dengan putusan ini karena semua bukti relevan yang sifatnya formil ataupun sifatnya materil sudah kami ajukan. Kami juga minta rekaman diperdengarkan tapi ditolak oleh hakim. Ada banyak sekali catatan yang bisa kami sampaikan dari proses praperadilan dan kejanggalan disana?,” ungkapnya.

Keputusan ini terasa janggal. Dalam pertimbangan putusan, Cepi menyebut penyidikan yang dilakukan KPK terhadap Novanto tidak sah lantaran lembaga antikorupsi tidak memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Ketua Umum Partai Golkar itu sebagai tersangka. Febri menegaskan, selain rekaman, KPK telah memiliki bukti berupa keterangan saksi, dokumen hingga keterangan ahli selama proses penyelidikan kasus dugaan korupsi e-KTP sejak 2013 atau jauh sebelum menetapkan dua mantan pejabat Kemdagri Irman dan Sugiharto yang kini telah divonis bersalah.

Dikatakan Febri proses penyelidikan kasus e-KTP dilakukan KPK secara menyeluruh dan belum menyebut pihak yang diduga bertanggungjawab untuk ditetapkan sebagai tersangka.

“Itu sedang dirinci lebih jauh, kalau kita bicara tentang bukti permulaan dikatakan tidak cukup atau tidak dapat penyidikan dilakukan tentu tidak benar. Sudah diuraikan bukti tersebut dan disampaikan dalam praperadilan itu. KPK juga memiliki bukti jauh lebih banyak ketimbang yang disampaikan praperadilan kemarin. Apakah itu tidak dipandang tidak cukup oleh hakim tentu itu yang kami cermati lebih lanjut analisis berikutnya,” katanya.

Febri menegaskan, putusan praperadilan ini tidak menghentikan KPK mengusut tuntas kasus e-KTP. KPK, kata Febri berkomitmen mengusut kasus yang telah merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut. Pengusutan kasus ini dilakukan lantaran KPK meyakini dengan bukti-bukti yang telah dimiliki. Apalagi, Irman dan Sugiharto telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 7 tahun dan 5 tahun penjara.

KPK saat ini sedang menangani kasus dugaan korupsi di persidangan dengan terdakwa pengusaha rekanan Kemdagri, Andi Agustinus alias Narogong. Sementara di tingkat penyidikan, selain Novanto, KPK juga menangani kasus dugaan korupsi e-KTP dengan tersangka politikus Golkar Markus Nari dan Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo. KPK meyakini masih ada pihak-pihak lain yang terlibat kasus ini, namun belum diproses hukum.

“Kami pastikan bahwa penanganan kasus e-KTP akan tetap berjalan terus. Jadi KPK akan terus lakukan investigasi di proses penyidikan atau di proses persidangan yang berjalan. Pihak-pihak lain yang diduga terlibat dan harus bertanggung jawab dalam indikasi tindak pidana korupsi ini tentu tidak mungkin kita biarkan. Artinya harus kita proses juga,” tegasnya.

Untuk itu, KPK akan terus memanggil para saksi kasus e-KTP, meski PN Jaksel memerintahkan lembaga antikorupsi menghentikan penyidikan terhadap Novanto. Dikatakan, pemeriksaan para saksi ini dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Markus Nari dan Anang Sugiana.

“Untuk pemeriksaan saksi kita tetap bisa melakukan pemanggilan terhadap tersangka lain yang bisa diproses. Kami juga perlu sampaikan terakhir, kami masih punya dua orang tersangka, yakni MN (Markus Nari) anggota DPR RI dan Direktur Utama Quadra Solution (Anang Sugiana) sebagai penggarap proyek e-KTP dan salah satu anggota konsorsium. Itu yang akan proses lebih lanjut,” tegasnya.(Beritasatu)